PENDAMPING DESA DIANCAM DIBERHENTIKAN BILA TERLIBAT POLITIK PRAKTIS

JAKARTA -- Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PTT, Ahmad Erani Yustika,mengatakan pihaknya akan memberyentikan pendamping desa yang diketahui terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kemendes PTT juga akan memberhentikan pendamping desa yang melakukan tindakan kriminal.
        
"Pendamping desa yang terbukti terlibat kegiatan politik dan berbuat kriminal segera kami berhentikan. Sanksi untuk kedua hal tersebut tegas," ungkap Ahmad ketika dihubungi Republika, Kamis.
        
Karena itu, pihaknya meminta masyarakat mau memberikan atensi jika menemukan dua bentuk pelanggaran di atas. Sanksi pemberhentian sekaligus menegaskan tidak adanya dugaan unsur politisasi dalam rekruitmen pendamping desa.
       
"Jika ada ketidaksesuaian lain, seperti kualifikasi pendidikan yang tidak memadai juga bisa langsung disampaikan kepada kami atau ombudsman, berikut bukti pendukungnya," tambah Ahmad.
        
Pada 2015, Kemendes PTT telah merekrut sekitar 24.000 pendamping desa. Tahun ini, Kemendes PTT akan merekrut 18.000 pendamping desa tambahan.(mas)

PM AUSTRALIA UMUMKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH HIJAU

                       PM Australia Malcom Turnbull mengkampanyekan energi bersih

CANBERRA  - Perdana Menteri Australia semakin menjauhkan diri dari pendahulunya dengan mengumumkan dana baru untuk mendorong inovasi energi bersih di saat negara itu kemungkinan menghadapi pemilu dipercepat bulan Juli.

PM Malcom Turnbull mengumumkan Dana Inovasi Energi Bersih sebesar A$1 miliar (sekitar Rp 10 triliun) hari Rabu setelah pendahulunya, Tony Abbott, minggu lalu menuduhnya ingin dipilih kembali dengan catatan pemerintahan Abbott.
Diantara prestasi terbesar Abbott selama dua tahun berkuasa adalah membatalkan pajak karbon yang telah dibayar para penyumbang polusi industri terburuk.

Turnbull, yang telah lama mengkampanyekan bahwa penyumbang polusi harus membayar emisi karbon mereka, juga mengumumkan dukungan pemerintahan tengah-kanan terhadap dua badan yang membiayai dan mendorong energi bersih di Australia, yang dijanjikan Abbott akan dibubarkan. (hd)

TAK BERIKAN DANA REKLAMASI, BUPATI ANCAM TAK AKAN BERIKAN IJIN PENAMBANGAN

SITUBONDO -  Kerusakan lingkungan akibat penambangan liar selama ini membuat gusar Bupati Dadang Wigiarto. Menurut Dadang, drinya  siap mengirimkan nota keberatan kepada Gubernur Jawa Timur, terkait penerbitan ijin tambang di Situbondo.

Dadang mengatakan, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, perijinan pertambangan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

Ia mengaku akan mengirimkan nota keberatan, agar Pemrpov tidak mudah memberikan perijinan pertambangan di Situbondo.
          

Dikatakan, meski Pemkab tidak berwenang menerbitkan ijin, namun harus tetap diberi kewenangan pengendalian dampak lingkungan. 

Dengan demikian, dampak kerusakan lingkungan akibat tambang bisa optimal dilakukan pengawasan.
          

Dadang mengatakan dirinya tidak main-main menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam nota keberatan kepada Gubernur, dirinya akan meminta tidak diberikan ijin kepada penambang yang tak bersedia memberikan dana reklamasi. 

Sebab lahan bekas penambangan harus dilakukan reklamasi agar tidak sampai terjadi kerusakan lingkungan.
          

Lebih jauh Dadang kembali menegaskan, Pemkab harus dilibatkan analisa dampak lingkungan penambangan. 

Dadang mengaku tidak mau disalahkan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan di Situbondo. (yok)

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN FASILITAS SEKOLAH BELUM MEMADAI BAGAIMANA PROGRAM PEMERINTAH..?

                                         Kondisi lantai sekolah yang rusak berat

SIAK - Pemerintah Indonesia telah menggalakan wajib belajar (wajar) 12 tahun untuk anak bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan perjuangan bangsa. 

Namun bagaimana program itu akan terwujud, jika fasilitas sekolah saja belum memadai. 

Ruang kelas yang masih berlantai tanah dan bergelombang bangku serta kursi yang tidak layak pakai.
Itulah yang di rasakan siswa SDN 011 Desa Jati Baru, Kec. Bunga Raya.

Proses mengajar mereka sedikit terganggu karena kondisi ruangan kelas yang kurang nyaman serta kursi yang sedikit banyak sudah rusak.
Mereka pun mengeluhkan sepatu cepat kotor  karena lantainya masih tanah dan meja bergoyang goyang. Apalagi ruangan kantor lantainya masih tanah dan tidak rata, sehingga baju menjadi cepat kotor karena banyak debu yang menempel.
Bagaimana  reaksi pemerintah  atas kondisi sekolah yang seperti ini ?

Sudah seharusnya pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Siak memberikan epresiasi khusus, perhatian, serta kebijakan untuk sekolah SDN 011 JATI BARU agar kondisi sekolah di perbaiiki untuk keamanan serta kenyamanan belajar/mengajar.

Di sekolahan ini sudah seharusnya dengan di laksanakan nya program wajib belajar 12 tahun ini, fasilitas sekolah serta kondisi sekolah di perhatikan dan jangan hanya sekadar wacana bekala.
        
Sebelumnya pada tahun 2013 pihak sekolah sudah mengajukan proposal kepada pihak UPTD Kabupaten Siak.
Tetapi sampai saat ini belum terekomendasi dan terealisasi. “Pada tahun 2014 lalu sebenarnya telah mendapat bantuan dana dari Dinas Pendidikan  sebesar Rp18 juta, namun pihak sekolah menolak karena tidak mencukupi untuk biaya renovasi”, kata Sumarni, kepala SDN 011 Jati Baru.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Siak untuk memperhatikan kondisi sekolah ini  demi meningkatkan kecerdasan anak bangsa.

BUPATI BONDOWOSO SOSIALISASIKAN APBD 2016 SEBESAR RP.1,8 TRILIUN

BONDOWOSO - Sebagai bentuk transpransi penggunaan dana anggaran, Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni, dalam rapat kerja (Raker) ke kecamatan Sumber Wringin bersama seluruh kepala desa se Dapil Bondowoso III yakni Kecamatan Pujer, Tlogosari, Sukosari, Sempol. 

Dalam kegiatan tersebut bupati juga sekaligus mensosialisaikan APBD 2016.

              

Dalam sambutannya, Drs.Amin Said Husni  mengatakan, rapat kerja tahun 2016 ini merupakan agenda sosialisasi APBD tahun 2016 yang mencapai Rp 1,8 triliun. Sosialisasi APBD tersebut sebagai wujud transparansi penggunaan anggaran pemerintah terhadap masyarakat Bondowoso. 

Untuk anggaran belanja rutin seperti belanja pegawai masih tinggi mencapai diatas Rp 8 miliar, sehingga untuk kebutuhan pembangunan rendah. 

Namun, bupati optimis pembangunan disemua sektor pada tahun 2016 akan dapat diserap dengan baik.

         

 ”Saya atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta penyuluh dan jajaran pertanian pada umumnya. 

Karena, pertanian merupakan program yang dapat diandalkan. Dan terbukti kita sebagai penyokong katahanan pangan tingkat nasional”, katanya.

                  

Menurutnya, keberhasilan peningkatan produksi tersebut juga diikuti dengan harga  jual yang baik dan menguntungkan. Karena, sektor pertanian merupakan sektor dominan, maka kondisi ini tetap mengukuhkan kalau pertanian masih merupakan penggerak utama perekonomian di kabupaten Bondowoso.

         

 ”Saya kira, kita semua pantas dan sudah selayaknya berterima kasih pada petani,dan ini merupakan jawaban, dari sistempertanian masa depan yang hemat sumberdaya, berwawasan lingkungan dan tingkat produktivitas yangtinggi”, ungkapnya.

                  

Bupati juga meminta seluruh Camat, dengan dibantu petugas lingkup pertanian yang ada di tingkat kecamatan, untuk berperan aktif dalam mendukung dan meng-operasionalkan gerakan besar tersebut. Sehingga dengan dukunganpara Camat dapat meningkatkan semangat dengan kegigihan dan keuletan petani dan kelompok tani yang ada. (sen/yok)

PENAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR DISIKAPI DANDIM JEMBER BERSAMA MUSPIKA

Beberapa tahun akhir-akhir ini penambangan illegal di Gunung Manggar Ds.Kesilir ,Kec Wuluhan, Kab Jember  yang masuk dalam kawasan wilayah Perhutani Jember semakin marak berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan akibat  lain yang ditimbulkan.

Pada Rabu 10/02 dimulai Pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Rupatama Polres Jember telah dilaksanakan  rapat koordinasi dalam rangka menyatukan persepsi dalam penanganan penambangan emas illegal di Gunung Manggar.

Rapat yang sedianya akan dipimpin Kapolres Jember karena ada kegiatan Dinas yang tidak dapat ditinggalkan sehingga diwakilkan kepada Kabag Ops Polres Jember Kompol Kusen Hidayat,  hadir pada kesempatan tersebut Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Muhammad Nas, S.I.P, Ka Disperindag & ESDM Ahmad Sudiono, Ka Perhutani Jember  Djohan Surjoputro S.Hut,.MM, Muspika Wuluhan, dan segenap pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pada  kesempatan tersebut Letkol Inf Muhammad nas S.I.P memberikan kata sambutan pembuka  yang  intinya mengajak semua pihak untuk bersikap yang obyektif terhadap hal ini, karena hal ini sudah mengarah pada pelanggaran hukum sehingga perlu adanya ketegasan kita semua untuk mengadakan upaya penutupan.

Salah satu dampak penambangan tersebut sudah merugika masyarakat dengan adanya pendangkalan saluran air irigasi sehingga mengeringkan sawah dibeberapa desa baik diKec Ambulu maupun di  Kec Wuluhan, belum kerusakkan lingkungan, ancaman bahaya longsor dan lain-lainnya. 

Selanjutnya Djohan Surjoputro memberikan paparan terkait obyek penambangan dan dampak yang diakibatkan . Luas Hutan Gayam di Gunung Manggar 81 Ha dan yang ditambang sekitar 8 Ha, sehingga perbandingannya sekitar 3,24 % dari seluruh luas baku  hutan.  

Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah-langkah yang sudah diambil dengan mengadakan  operasi bersama Perhutani, Polres dan Kodim 0824 untuk menutup lobang-lobang galian, membakar gubuk-gubuk, menyita peralatan blower, diesel dan lain-lain. bahkan kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, dampak-dampak  penambangan tersebut.

Sebelum mengakhiri paparannya Djohan Surjoputro menjelaskan bahwa perlu adanya langkah-langkah khusus, misalnya dengan mengeposkan pasukan TNI dilokasi tersebut beberapa hari untuk menutup lobang-lobang galian, kami pernah mencoba untuk menutup lobang tersebut 1 lobang kami tutup dengan memakan waktu sekitar 4-5 jam, namun kalau yang nutup personel TNI mungkin cukup hanya 2 jam saja.

Sehingga perencanaan yang konkrit dan matang untuk benar-benar menghentikan penambangan illegal tersebut yang notabene tidak dilakukan oleh masyarakat sekitar tetapi oleh warga dari Jawa Barat, Kalimantan, Banyuwangi dan lain-lain, yang tentunya memiliki keahlian dalam penambangan tersebut.

Pada pukul 11.40  Wib usai dalaksanakan diskusi bersama akhirnya acara ditutup, dan pada kesimpulannya seluruh peserta yang hadir menyepakati untuk segera diadakannya langkah-langkah konkrit terhadap penambangan emas illegal tersebut. (sis24)